News Detail

Transformasi Politeknik Kesehatan Menjadi Institut Kesehatan Negeri (Refleksi Orientasi Berbasis Kebutuhan Nakes)

JAKARTA,TRANSMETRONEWS.CO.ID – Perkembangan Pendidikan Sumber daya Manusia Kesehatan yang diselenggarakan Politeknik Kesehatan telah melintasi waktu dan mandat sejarah selama beberap periode. Metamorfosis kelembagaan Poltekkes yang telah dilalui bertujuan untuk menjamin setiap rakyat dapat hidup sehat dan mendapatkan pelayanan Kesehatan yang adil dan merata, hal tersebut sesuai amanah konstitusi UUD’45 pasal 28H. (Negara menjamin setiap rakyat hidup sehat dan mendapatkan lingkungan yang baik secara fisik, kimia, biologi dan sosial).

Sejak Tahun 1991 terjadi lintasan perubahan kelembagaan dari Akademi Kedinasan menjadi Pendidikan Ahli Madya Kesehatan (berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 095/MenKes/ SK/II/1991). Pada Tahun 2001 terjadi perubahan menjadi Politeknik Kesehatan sekaligus terbitnya SK tentang Organisasi Tata Kerja (OTK) Poltekkes (berdasarkan Keputusan Menkes No. 298/Menkes dan Kes.Sos/SK/IV/2001). Setelah terbitnya UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dilakukan tindak lanjut Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi yang diselenggarakan oleh Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (berdasarkan Keputusan Mendikbud No.355/E/O/2012).

Salah satu tujuan pendidikan tinggi yang ingin dicapai oleh Pemerintah dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Tahun 2020 – 2024 adalah meningkatkan relevansi dan daya saing pendidikan tinggi melalui strategi pengembangan prodi-prodi Inovatif sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan industri disertai peningkatan kompetensi lulusan berdasarkan bidang ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja; peningkatan keahlian dan keterampilan lulusan Perguruan Tinggi untuk memperpendek masa tunggu bekerja. Salah satu implementasinya adalah peningkatan jumlah perguruan tinggi vokasi baik di PTN di bawah Kemendikbud maupun PTKL (perguruan tinggi kementerian lain) di bawah KL/LPNK (lembaga pemerintah non kementerian).

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Tinggi Nasional, pendidikan kedinasan adalah pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh kementerian, kementerian lain, atau lembaga pemerintah non kementerian yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam melaksanakan tugas kedinasan bagi pegawai negeri/Aparatur Sipil Negara (ASN) dan calon pegawai negeri. Kementerian lain (menurut PP No 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Tinggi Kedinasan) yaitu Kementerian yang diberi kewenangan menyelenggarakan pendidikan kedinasan.

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi pada pasal 94, penyelenggaraan PTKL dan LPNK diatur oleh Peraturan Pemerintah tapi hingga saat ini sudah delapan Tahun PP tersebut masih proses penyusunan RPP. Di satu sisi penataan PTKL dan kejelasan regulasi yang menaunginya penting untuk dilakukan demi menjaga kualitas PTKL sebagai perguruan tinggi vokasi yang salah satu tujuannya berkaitan dengan urgensi pemenuhan tenaga kerja terampil atau terlatih di instansi atau dunia industri dan sektor tertentu melalui lulusan yang kompeten dan siap kerja yang salah satu sumbernya dari pendidikan vokasi di bawah KL/LPNK.

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan merupakan Pendidikan tinggi vokasi dan profesi yang menyiapkan SDM Kesehatan yang memiliki keterampilan dan keahlian tertentu yang dibutuhkan fasilitas pelayanan Kesehatan dan institusi Kesehatan.

Kebutuhan tenaga Kesehatan yang menjadi tugas kewenangan Kementerian Kesehatan, untuk mengatur distribusi dan pemenuhan kompetensi yang akan didayagunakan di fasilitas pelayanan Kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas dan institusi Kesehatan.

Untuk itu pengelolaan tenaga Kesehatan harus dapat mempunyai kesesuaian antara perencanaan dan pengadaan tenaga Kesehatan. Pada PP No. 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan meliputi Perencanaan, Pengadaan, Pendayagunaan, Pembinaan dan Pengawasan. Perencanaan tenaga Kesehatan dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pengadaan tenaga Kesehatan dilakukan melalui pendidikan tinggi bidang Kesehatan.

Berdasarkan RPJMN Kementerian Kesehatan 2020-2024 Permasalahan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan sampai saat ini masih belum memadai baik dari segi mutu, jenis, kualifikasi, jumlah maupun pendayagunaannya.

Untuk mengatasi masalah tersebut, maka penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggung jawab dan memiliki etik serta moral yang tinggi, keahlian dan kewenangan yang secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, perizinan serta pembinaan, pengawasan dan pemantauan.

Sehingga penyelenggaraan upaya kesehatan dapat memenuhi rasa keadilan dan perikemanusiaan serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan terkini.

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan merupakan Pendidikan tinggi bidang Kesehatan yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dan profesi. Pendidikan profesi diselenggarakan setelah menyelesaikan program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan memerlukan persyaratan keahlian khusus. Prodi Pendidikan profesi yang eksisting di Poltekkes antara lain Prodi Pendidikan profesi Ners, Bidan, Dietisien dan prodi profesi lain yang masuk dalam kelompok tenaga Kesehatan sesuai UU No 36 Tahun 2014.

Berdasarkan perkembangan kebutuhan masyarakat, yang sangat membutuhkan peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan dan tenaga Kesehatan yang memiliki kemampuan dan keterampilan serta ketersediaan di setiap sarana Fasyankes (fasilitas pelayanan Kesehatan) secara merata dan terjangkau hingga didaerah terpencil perbatasan kepulauan.

Maka Poltekkes sebagai institusi pendidikan di Kementerian Kesehatan yang menjadi mesin produksi tenaga Kesehatan, berdasarkan proyeksi kebutuhan tenaga Kesehatan jangka Panjang dan rekomendasi WHO diharapkan dapat mengakomodasi berbagai antisipasi perubahan demografis, adaptasi perubahan kebutuhan masyarakat, kompleksitas penyakit pasca pandemic C-19, kemampuan dan keterampilan kualitas Nakes, daya dukung sumberdaya pemerintah daerah, peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan kebutuhan masyarakat untuk Hak hidup sehat semagai amanat konstitusi.

Peran pemerintah daerah sangat penting pada prioritas perencanaan dan penganggaran kebutuhan tenaga Kesehatan, sebagai salah satu upaya mewujudkan SDM yang unggul untuk pencapaian derajat Kesehatan masyarakat melalui upaya penurunan Stunting, TB, AKI/AKB, Malaria/DBD dan penyakit menular/penyakit tidak menular.

Berdasarkan hal tersebut Poltekkes harus dapat memberikan inisiasi dan inovasi pada tiap pemerintah daerah melalui kemitraan tentang potensi kebutuhan Nakes berdasarkan jumlah, jenis dan kualifikasi yang diperlukan serta dapat interaktif pada proses akademik untuk menghasilkan keterampilan spesifik. Sehingga produk tenaga Kesehatan yang dihasilkan juga sesuai dengan rencana yang dikelola bersama antara mitra pemerintah daerah, dunia usaha dan dunia kerja.

Inisiasi tersebut memiliki peran strategis, sekaligus peran aktif Poltekkes yang berfungsi sebagai institusi pengadaan tenaga Kesehatan pada implementasi PP No. 67 Tahun 2019 tentang pengelolaan tenaga Kesehatan. Disisi lain diharapkan interaktif Poltekkes dapat memperoleh simpati dan sinergi kemitraan pada pemerintah pusat dan daerah yang berfungsi melakukan perencanaan tenaga kesehatan (Nakes), serta memiliki penguatan daya dukung dalam regulasi, agar dapat memperoleh penguatan konkrit melalui Peraturan Daerah (Perda tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota) dan dapat secara bertahap masuk dalam integerasi Rencana Strategis Pemerintah Daerah.

Hal ini akan memberikan kemudahan pada penyusunan komposisi perencanaan kebutuhan Nakes yaitu ; kebutuhan pada pusat dan daerah 70 – 80 % dan kebutuhan pada Dudi/Duker 20 – 30 %. Sehingga sejatinya Poltekkes sebagai PTKL tetap konsisten menyiapkan dan menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan dan keterampilan khusus untuk sebagaian besar kebutuhan pelayanan kesehatan dipusat dan didaerah serta kebutuhan yang disesuaikan pada Dudi dan Duker seiring dengan perkembangan Poltekkes yang telah mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan kualifikasi yang disyaratkan Dudi dan Duker. Khususnya pada fasilitas pelayanan Kesehatan swasta yang membutuhkan tenaga Kesehatan yang memiliki kemampuan dan keterampilan spesifik.

Poltekkes harus dapat melakukan identifikasi kebutuhan berdasarkan pemanfaatan lulusan dari kemitraan pada pemerintah daerah dan stakeholder.

Kemampuan untuk mempetakan rona akademik pada analisis lingkungan internal dan eksternal merupakan refleksi sebagai mesin produksi tenaga kesehatan yang efisien dan efektif menghasilkan lulusan yang berkualitas, unggul dan dapat dimanfaatkan oleh mitra serta berdampak pada masyarakat yang meningkat kualitasnya dalam hidup sehat.

Demi waktu sejatinya Poltekkes harus dapat beradaptasi pada perubahan dan kebutuhan yang terus berkembang serta turut andil menjaga mandat konstitusi dalam tugas dan fungsi bahwa setiap masyarakat berhak wajib mendapatkan kualitas hidup sehat.

Transformasi Poltekkes menjadi Institut Kesehatan Negeri (IKN) merupakan refleksi institusi yang berorientasi kebutuhan tenaga kesehatan terhadap perubahan dan perkembangan yang dibutuhkan masyarakat.

Konsistensi pada Pendidikan Vokasi yang memiliki komposisi sains dan rekayasa inovasi pada kemampuan dan keterampilan khusus yang dibutuhkan untuk mencapai peningkatan derajat Kesehatan masyarakat.

Semangat transformasi Poltekkes menjadi Institut Kesehatan Negeri telah diikhtiarkan sesuai ketentuan Permendikbud No 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

Perubahan kelembagaan IKN harus mampu mempertahankan ciri khas Poltekkes yang tetap pada jati diri Pendidikan vokasi yang dikombinasi minimal tiga prodi akademik, menghimpun prodi pada wahana kelembagaan Fakultas berdasarkan rumpun keilmuan dan sekurang-kurangnya terdapat dua fakultas.

Peran kemitraan IKN dengan pemerintah daerah dan stakeholder harus lebih sinergis melalui Langkah strategis pada penyusunan formula proses akademik seperti rancangan kurikulum, tenaga pengajar, tempat magang dan praktek, kolaborasi riset antara mahasiswa, dosen dan wahana pengabdian masyarakat serta inkubasi hasil riset inovasi dengan Fasyankes, dunia usaha dan industri yang menghasilkan produk kreatif bidang Kesehatan.

Dari tiga puluh delapan Poltekkes terdapat lima belas Poltekkes yang sudah mengusulkan rencana transformasi Poltekkes menjadi IKN. Selain mendapat dukungan kebijakan dari Pimpinan Tinggi Kementerian Kesehatan juga mendapatkan persetujuan dan dukungan dari pemerintah daerah serta institusi legislatif ditingkat daerah. Argo waktu yang terus berjalan akan melintas pada lima belas Poltekkes yang telah mengusulkan transformasi IKN pada progress realita perubahan dan harapan.

Tentu masih ada jeda waktu untuk merefleksikan jati diri Poltekkes sebelum tranformasi yaitu tentang hakekat kebutuhan stakeholder dan pemanfaatan lulusan. Sudah sesuaikah ? Pertanyaan ini akan menyisakan jawaban yang memberikan benang merah. Semakin dapat mengidentifikasi kebutuhan stakeholder secara realita dan data pada pemanfaatan lulusan, semakin meyakini penguatan transformasi menjadi IKN sebagai solusi kebutuhan terhadap perubahan dan perkembangan.

Momentum transformasi Poltekkes menjadi IKN patut diapresiasi pada Poltekkes yang telah meyakini pada kali waktu tertentu melakukan diskusi bersama Narasumber dan memformulasikan solusi dari berbagai opsi. Sejatinya didalam Fiqih tidak ada jalan buntu, demikian pula didalam diskusi selalu ada solusi meskipun dipahami diantara lintas sektor masih ada sekat yang belum sepakat.

Tapi ada tekat kuat yang dapat membuka sekat ruang dan waktu karena tersisa niat semata untuk hadir dalam transformasi yaitu penantian dari sebuah kebutuhan perubahan dan perkembangan tentang hak masyarakat untuk dapat hidup sehat dan dirasakan setiap orang secara adil dan merata. Sesungguhnya semua akan mengalami perubahan, yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri.

Penulis Prof. Dr. H Arif Sumantri, SKM.,M.Kes. (Narasumber/Advisor Transformasi Poltekkes menjadi IKN Pada Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes RI, Ketua Umum PP HAKLI, dan Ketua Komite Ahli PMKL Kemenkes RI).


Related News